Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Mengurai Simpul Kekuasaan di STAI Al Furqan: Ketika Pengawas, Pengelola, dan Pengambil Keputusan Berada dalam Lingkar yang Sama

Mengurai Simpul Kekuasaan di STAI Al Furqan: Ketika Pengawas, Pengelola, dan Pengambil Keputusan Berada dalam Lingkar yang Sama

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
  • visibility 208
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassar, (kabaristana.com) – Polemik pemberhentian Dr. Ismail, S.H.I., S.Pd.I., M.A. dari jabatan Ketua STAI Al Furqan Makassar memunculkan perdebatan yang lebih luas. Persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut pergantian pimpinan kampus. Publik mulai menyoroti tata kelola Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Qur’an (YPIQ) Makassar.

Perhatian masyarakat kini tertuju pada mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan kampus. Banyak pihak mempertanyakan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Sorotan terhadap Tata Kelola Yayasan

Fakta adanya figur yang menduduki posisi dalam struktur pengurus YPIQ Makassar sekaligus memegang jabatan strategis di Kopertais Wilayah VIII memicu berbagai pertanyaan. Situasi ini semakin sensitif karena figur tersebut juga berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) aktif.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait independensi pengawasan. Publik mempertanyakan apakah fungsi kontrol dapat berjalan secara objektif jika pihak yang membina dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan kampus berada dalam lingkar kepentingan yang sama.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas jabatan. Integritas sistem tata kelola juga menjadi perhatian utama.

Pentingnya Good University Governance

Perguruan tinggi membutuhkan tata kelola yang sehat. Prinsip Good University Governance menuntut adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan.

Pemisahan tersebut bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan. Selain itu, langkah tersebut dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Ketika batas antar fungsi menjadi kabur, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat meningkat. Situasi seperti itu berisiko mengganggu stabilitas kelembagaan kampus.

Peran Organ Akademik Dipertanyakan

Dinamika yang berkembang juga memunculkan pertanyaan tentang peran organ akademik. Senat perguruan tinggi seharusnya menjadi representasi otoritas akademik dalam menentukan arah kebijakan kampus.

Namun, jika keputusan strategis lebih banyak lahir di luar mekanisme akademik, fungsi senat dapat melemah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi nilai kolegialitas dalam kehidupan kampus.

Perguruan tinggi bukan milik segelintir orang. Kampus juga bukan ruang untuk memusatkan pengaruh tanpa pengawasan yang memadai.

Momentum Evaluasi Kelembagaan

Polemik di STAI Al Furqan Makassar dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Pengelola kampus perlu membuka ruang komunikasi yang lebih transparan kepada publik.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung. Publik juga berhak memahami siapa saja pihak yang berperan dalam menentukan arah kebijakan institusi.

Transparansi merupakan salah satu fondasi penting dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Tanpa keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi dapat menurun.

Pada akhirnya, substansi persoalan ini bukan terletak pada siapa yang diberhentikan atau siapa yang diangkat. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah STAI Al Furqan Makassar masih menjalankan prinsip Good University Governance secara konsisten.

Jika prinsip tersebut tetap terjaga, kampus dapat mempertahankan integritasnya. Sebaliknya, tata kelola yang tertutup dan terpusat dapat melemahkan mekanisme kontrol yang sehat.

 Tulisan ini merupakan analisis mengenai tata kelola kelembagaan berdasarkan informasi yang berkembang di ruang publik. Pihak-pihak yang disebut dalam polemik ini tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kapal tanker Shenlong Mumbai berbendera Liberia

    Irlandia Siapkan Kebijakan Darurat untuk Redam Lonjakan Harga BBM

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Harga BBM Irlandia mengalami tekanan akibat kenaikan energi global. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan langkah cepat untuk menjaga daya beli masyarakat. JAKARTA, (Kabaristana.com) | Pemerintah Irlandia mulai menyusun kebijakan untuk menekan harga BBM Irlandia. Langkah ini penting karena kenaikan harga berdampak langsung pada biaya hidup. Selain itu, Perdana Menteri Micheál Martin menyatakan pemerintah mengkaji beberapa […]

  • Banjir Masih Merendam Kampung Melayu Hingga Hari Ini

    Banjir Masih Merendam Kampung Melayu Hingga Hari Ini

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com—Banjir Kampung Melayu masih bertahan hingga hari ini dan terus mengganggu aktivitas warga di Jakarta Timur. Genangan air memaksa sebagian warga bertahan di rumah, sementara warga lain memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. (24/01/2026). Genangan Air Menghambat Aktivitas Warga Air masih menggenangi permukiman padat di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu. Warga menghadapi keterbatasan […]

  • Bentrokan Maut Menteng menewaskan satu orang dan melukai satu korban kritis. Polisi mengungkap kronologi kejadian.

    Polisi Ungkap Kronologi Bentrokan Maut di Menteng yang Tewaskan Satu Orang

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — Polisi mengungkap kronologi bentrokan antara dua kelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7). Insiden tersebut menewaskan satu orang dan membuat satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan polisi menerima laporan sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas […]

  • Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

    Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 276
    • 2Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com – Sengketa hukum Selat Hormuz mencuat setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim di jalur strategis tersebut. Akibatnya, berbagai pihak internasional langsung menyampaikan kritik, termasuk asosiasi pelayaran dari Korea Selatan. Asosiasi Pelayaran Arktik Korea Selatan menilai langkah itu sulit dibenarkan secara hukum internasional. Selain itu, Sekretaris Jenderal asosiasi, Subeom Choi, menegaskan bahwa setiap negara […]

  • konversi denda UU 2026 membatasi diskresi hakim

    Tabel Konversi Denda–Penjara UU 1/2026 Dinilai Ancam Keadilan Substantif

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 609
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dengan pendekatan pemidanaan rehabilitatif. Namun, proses penyesuaian memunculkan persoalan baru. Perhatian publik kini tertuju pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur konversi pidana denda menjadi pidana penjara. UU tersebut memperkenalkan tabel konversi matematis yang menetapkan jumlah […]

  • RUU Perampasan Aset mendapat dukungan Kortas Tipidkor Polri untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

    Kortas Tipidkor Polri Dukung DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mendorong DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kortas Tipidkor menilai aturan tersebut dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan mempercepat pemulihan aset negara. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipidkor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, mengatakan RUU Perampasan Aset dapat membuat aparat penegak hukum […]

expand_less