Ampuh Sultra Desak Kejagung Selidiki 7 IUP Baru di Konawe Utara yang Diduga Langgar Moratorium
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- visibility 110
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Konut, (KABARISTANA.COM) – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti eksistensi tujuh (7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru muncul di sistem MOMI atau Map Minerba.
Ketujuh IUP yang dimaksud terdiri dari dua IUP Batuan dan lima IUP Nikel, di antaranya:
1. PT Karya Putra Kontara (KPK), IUP Nikel dengan luas wilayah 7.672,00 hektare.
2. PT Karya Energi Makmur (KEM), IUP Nikel dengan luas wilayah 3.803,00 hektare.
3. PT Energi Prima Sentosa (EPS), IUP Nikel dengan luas wilayah 3.638,00 hektare.
4. PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM), IUP Nikel dengan luas wilayah 560,00 hektare.
5. PT Patowonua Cipta Mandiri (PCM), IUP Nikel dengan luas wilayah 197,00 hektare.
6. PT Sutra Jaya Makmur (SJM), IUP Batuan dengan luas wilayah 7.588,54 hektare.
7. PT Bumi Tambang Pratama (BTP), IUP Batuan dengan luas wilayah 470,00 hektare.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengungkapkan bahwa eksistensi ketujuh IUP tersebut tidak hanya melanggar moratorium pemerintah pusat terkait pembatasan penerbitan IUP baru.
Namun, yang lebih memprihatinkan, kata Hendro, sebagian besar lokasi IUP baru tersebut berada di wilayah yang pernah dilanda banjir bandang pada 2019 lalu.
“IUP-IUP ini wajib untuk diselidiki, mulai dari proses lelang WIUP hingga penerbitan perizinan yang lengkap dan resmi,” kata Hendro kepada media ini, Sabtu (7/11/2026).
Adapun perizinan yang dimaksud adalah dokumen AMDAL, ANDAL, izin lingkungan, IUP Eksplorasi hingga IUP Operasi Produksi.
“Ini yang wajib diselidiki, karena jangan sampai IUP-IUP ini adalah hasil bypass atau tidak diterbitkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya.
Sebagai putra daerah Konawe Utara, Hendro Nilopo menyatakan sikap tegas menolak penerbitan tujuh IUP baru tersebut dan meminta Kementerian ESDM RI untuk segera mencabutnya.
“Kami minta dengan tegas agar Kementerian ESDM RI segera mencabut tujuh IUP baru yang kami maksud,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendro menjelaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kehadiran investasi. Namun, ada hal yang lebih penting daripada investasi itu sendiri, yaitu keselamatan rakyat.
Konawe Utara pernah melalui masa-masa suram pada 2019 saat bencana banjir bandang terjadi. Menurut pandangan beberapa ahli, salah satu pemicunya adalah eksploitasi alam besar-besaran untuk kepentingan tambang.
“Apa gunanya investasi kalau keselamatan rakyat justru terancam? Dalam hukum kami diajarkan tentang pentingnya memahami Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” jelasnya.
Terakhir, pihaknya memastikan akan melaporkan secara resmi keberadaan tujuh IUP baru tersebut kepada Kejagung hingga Kementerian ESDM RI.
“Dalam waktu dekat kami akan laporkan, agar segera diselidiki dari mana dokumen perizinan mereka berasal hingga bisa muncul secara tiba-tiba dalam sistem MOMI Minerba,” tutupnya.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Nur Endana
- Sumber: https://kabaristana.com



Saat ini belum ada komentar