Wakil Bupati Kolaka Dilantik Jadi Ketua KONI, GARPEM Pertanyakan Perkembangan Penyidikan Kejati Sultra

‎‎Kolaka, (kabaristana.com) — Hampir satu bulan pascapenggeledahan rumah jabatan Wakil Bupati Kolaka yang dikaitkan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka, publik kembali menyoroti belum adanya kabar terbaru mengenai perkembangan perkara tersebut dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

‎Sorotan itu mencuat setelah Berinisial H.H resmi dilantik sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka periode 2026–2030, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Senin (10/8/2026).

Pelantikan H.H dilakukan langsung oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar, dalam rangkaian pelantikan dan Rapat Kerja KONI Kabupaten Kolaka periode 2026–2030. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kolaka, Anggota DPR RI Ahmad Safei, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kolaka, serta para ketua cabang olahraga se-Kabupaten Kolaka.

‎Kemunculan H.H dalam agenda publik tersebut kembali menjadi perhatian karena sebelumnya rumah jabatan Wakil Bupati Kolaka diberitakan telah digeledah oleh penyidik Kejati Sultra dalam rangka penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel.

GARPEM: Ada Apa dengan Kejati Sultra?

‎Ketua Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra), Aksan Setiawan, mempertanyakan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut yang hingga kini belum banyak disampaikan kepada publik.

‎Menurut Aksan, hampir satu bulan setelah rangkaian penggeledahan dan penyitaan barang bukti, masyarakat membutuhkan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan.

“Hampir satu bulan pascapenggeledahan, publik masih menunggu kabar resmi dari Kejati Sultra. Kemudian hari ini kita melihat H.H tampil dan dilantik sebagai Ketua KONI Kolaka. Ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, sejauh mana sebenarnya perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejati Sultra?” ujar Aksan.

‎Aksan menegaskan, bahwa pertanyaan tersebut bukan untuk mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya kesalahan terhadap pihak tertentu. Menurutnya, proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
‎
‎Namun, ia menilai Kejati Sultra perlu memberikan informasi perkembangan perkara secara proporsional agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

‎“Kami tidak ingin berspekulasi dan tidak ingin mendahului kewenangan penyidik. Tetapi kalau sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan, tentu masyarakat bertanya apa hasil dari proses tersebut dan bagaimana kelanjutan penyidikannya,” ujarnya.

Soroti Penyitaan Alat Berat dan Dokumen

‎GARPEM Sultra juga kembali menyoroti informasi mengenai penyitaan sejumlah alat berat yang diduga berkaitan dengan pihak berinisial HT, termasuk empat unit di wilayah IUP PT Babarina Putra Sulung dan satu unit di kediaman HT di Kabupaten Konawe.

‎Selain alat berat, penyidik sebelumnya juga diberitakan melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, di antaranya dokumen transaksi, perizinan, RKAB, UKL-UPL, dokumen perkapalan dan dokumen perusahaan.

Aksan meminta Kejati Sultra menjelaskan secara resmi status barang dan dokumen yang telah diamankan tersebut serta kaitannya dengan perkara yang sedang disidik.

‎“Kami ingin Kejati Sultra menjelaskan kepada publik, bukan hanya soal penggeledahan, tetapi juga perkembangan setelah penggeledahan. Apakah pemeriksaan saksi sudah dilakukan, bagaimana analisis barang bukti, dan sejauh mana penyidik menemukan dugaan perbuatan pidana,”  ujar Aksan.

‎Minta Kejagung Kawal Penyidikan

GARPEM Sultra juga meminta Kejaksaan Agung RI melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan perkara tersebut agar berjalan objektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

‎Aksan menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan kecukupan alat bukti. Karena itu, pihaknya tidak meminta penyidik terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka.

‎Namun, menurutnya, publik tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

‎“Kami menghormati seluruh proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami tidak meminta Kejati menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Tetapi kami meminta ada kepastian dan transparansi mengenai perkembangan perkara ini,” tegasnya.

GARPEM Sultra berharap Kejati Sultra segera memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka.

‎“Jangan sampai lamanya tidak ada informasi justru menimbulkan spekulasi. Kami berharap Kejati Sultra segera memberikan penjelasan kepada publik dan memastikan perkara ini berjalan sampai tuntas sesuai hukum,” tutup Aksan.