Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Penangkapan LSM Konawe Tuai Kecurigaan: Diduga Ada Permainan PT ST Nickel dan Oknum Aparat

Penangkapan LSM Konawe Tuai Kecurigaan: Diduga Ada Permainan PT ST Nickel dan Oknum Aparat

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
  • visibility 126
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) || Penangkapan sejumlah oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Konawe memicu polemik. Kasus ini langsung menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Aparat menyebut penangkapan itu sebagai bagian dari penegakan hukum. Namun, situasi berkembang cepat. Publik mulai menduga adanya skenario yang melibatkan perusahaan tambang PT ST Nickel Resources bersama oknum aparat.

Aktivis Soroti Kaitan dengan Konflik Tambang

Aktivis Konawe Utara, Pandi Bastian, menilai kasus ini berkaitan dengan konflik tambang. Ia menegaskan beberapa LSM yang ditangkap aktif mengkritik perusahaan.

“Penangkapan ini terjadi saat tekanan terhadap perusahaan meningkat. Publik wajar curiga,” kata Pandi.

Ia melihat momentum penangkapan tidak kebetulan. Karena itu, ia meminta publik melihat kasus ini secara menyeluruh.

Indikasi Tekanan terhadap Aktivis

Sejumlah sumber menyebut para aktivis sempat mendapat tekanan. Mereka diminta menghentikan kegiatan advokasi.

Tekanan itu datang secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik.

Banyak pihak menilai ada upaya membungkam suara kritis. Jika benar, hal ini berbahaya bagi demokrasi.

“Kalau ini bagian dari skenario, maka suara masyarakat bisa dibungkam,” tegas Pandi.

Publik Desak Transparansi Aparat

Publik juga menyoroti langkah aparat penegak hukum. Hingga kini, penjelasan resmi masih minim.

Aparat belum membuka kronologi secara rinci. Mereka juga belum menjelaskan alat bukti dan dasar hukum secara lengkap.

Kondisi ini memicu spekulasi di masyarakat. Karena itu, banyak pihak mendesak transparansi.

“Jika ini murni kasus hukum, jelaskan secara terbuka,” ujar Pandi.

Desakan Usut Dugaan Pelanggaran Perusahaan

Pandi meminta aparat tetap mengusut dugaan pelanggaran perusahaan. Ia menegaskan hukum harus berlaku adil.

Penegak hukum tidak boleh tebang pilih. Mereka harus memproses semua laporan secara profesional.

Kasus ini menjadi ujian bagi demokrasi lokal. Cara aparat menangani perkara ini akan menentukan kepercayaan publik.

Jika aparat bersikap terbuka, kepercayaan bisa meningkat. Sebaliknya, sikap tertutup dapat memperburuk situasi.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kewaspadaan laporan Prabowo dalam rapat bersama pejabat membahas laporan ekonomi dan sosial

    Prabowo Tekankan Kewaspadaan: Saring Laporan, Hindari Informasi Menyesatkan

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Kewaspadaan laporan Prabowo menjadi sorotan dalam cara Presiden RI Prabowo Subianto memimpin pemerintahan. Ia menegaskan pentingnya menyaring setiap laporan yang masuk agar tidak menyesatkan dalam pengambilan kebijakan, terutama di sektor ekonomi dan sosial. Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah menyampaikan data secara jujur dan akurat. Ia menolak praktik penyusunan laporan yang hanya bertujuan […]

  • Indonesia kecam hukuman mati Israel dalam konflik Palestina di Tepi Barat

    Indonesia Kecam RUU Hukuman Mati Israel untuk Warga Palestina, Serukan Aksi Dunia

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Pemerintah Indonesia mengecam persetujuan rancangan undang-undang (RUU) hukuman mati oleh Israel yang menyasar warga Palestina di Tepi Barat. Pemerintah menilai kebijakan itu melanggar hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional. Kementerian Luar Negeri menyampaikan sikap tersebut melalui pernyataan resmi di platform X pada Rabu (1/4/2026). Dalam pernyataan itu, Indonesia mendesak Israel […]

  • Aktivitas tambang nikel Konawe Utara menggunakan alat bera

    PT Paramitha Persada Tama Diduga Garap Nikel di Luar Wilayah IUP: PPM Hilang Jejak

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 246
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Dugaan penambangan nikel di luar wilayah izin usaha pertambangan kembali mencuat di Kabupaten Konawe Utara. Aktivitas tersebut berisiko merusak lingkungan dan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat di sekitar area tambang. Isu ini mengemuka saat pemerintah meningkatkan pengawasan sektor pertambangan nikel. Konawe Utara menjadi wilayah strategis karena kontribusinya terhadap pasokan nikel nasional, sekaligus […]

  • Strategi belanja militer 5 persen Amerika Serikat

    AS Dorong Sekutu Naikkan Belanja Militer hingga 5 Persen PDB

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 312
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Amerika Serikat mendorong seluruh sekutu dan mitra strategisnya menaikkan belanja militer 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Langkah ini, selain menegaskan perubahan kebijakan, juga menunjukkan arah baru strategi pertahanan Washington. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon merilis kebijakan tersebut dalam Strategi Pertahanan Nasional terbaru. Dengan demikian, Washington ingin memastikan bahwa setiap […]

  • resolusi DK PBB Hormuz jalur minyak dunia di Selat Hormuz

    Veto Membayangi: Rusia, China, dan Prancis Ganjal Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 91
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Upaya Dewan Keamanan PBB untuk membuka Selat Hormuz kini menghadapi hambatan serius. Namun, Rusia, China, dan Prancis menolak klausul penggunaan kekuatan militer dalam draf resolusi. Menurut The New York Times, sumber diplomatik menjelaskan isi draf tersebut. Draf itu memberi kewenangan kepada negara anggota untuk menjamin kebebasan pelayaran. Dengan demikian, negara anggota dapat […]

  • krisis integritas hukum dalam sistem peradilan

    Ketika Hukum Menumpuk, Keadilan Justru Menghilang

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 206
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Pernyataan sejarawan Romawi Publius Cornelius Tacitus bahwa “semakin korup sebuah negara, semakin banyak aturan hukumnya” kembali terasa relevan dalam realitas hukum hari ini. Kutipan ini bukan sekadar refleksi filosofis, melainkan kritik keras terhadap kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai tameng, bukan alat keadilan. Negara kerap mempresentasikan penumpukan regulasi sebagai bukti keseriusan menata kehidupan […]

expand_less