KEJAKSAAN DAN POLRI LOYO? MASYARAKAT NGURIT JEMPUT KEADILAN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DANA DESA LANGSUNG KE PRESIDEN, KPK, KEJAKSAAN AGUNG DAN MABES POLRI!
- account_circle Rahman
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 158
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Kantor desa ngurit, kecamatan gunung Bintang awai,kabupaten Barito selatan propinsi Kalimantan tengah. jumat,1/5/2026_Kabaristana.com/Harmito
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Barito Selatan, Kabaristana.com – Kasus dugaan korupsi dana desa Ngurit di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menuai sorotan warga. Sejak awal, masyarakat menilai penanganan kasus ini berjalan lambat dan tidak transparan.
Audit Warga Ungkap Dugaan Korupsi Dana Desa Ngurit
Untuk memperjelas masalah, warga melakukan audit internal secara mandiri. Dari hasil tersebut, mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan desa.
Selain itu, warga menduga aparat desa menyalahgunakan puluhan juta rupiah. Dugaan korupsi dana desa Ngurit ini berkaitan dengan penggunaan nota fiktif serta stempel palsu dalam laporan pertanggungjawaban.
Pemilik Toko Sarah pun memberikan klarifikasi tertulis. Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan nota yang tercantum. Dengan demikian, indikasi manipulasi dokumen semakin kuat.
Penanganan Dugaan Korupsi Dana Desa Ngurit Dinilai Lambat
Di sisi lain, perwakilan warga, yaitu Mamut, Harmito, dan Umpul, menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka menilai aparat penegak hukum belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Bukti sudah jelas, tetapi proses hukum belum bergerak,” ujar mereka.
Memang, Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah memanggil 13 saksi sejak November 2025. Akan tetapi, hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa Ngurit tersebut.
Warga Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa Ngurit ke Pusat
Karena tidak puas, warga mengambil langkah tegas. Mereka mengirim surat pengaduan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Tak hanya itu, laporan juga ditembuskan ke:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kejaksaan Agung RI
- Mabes Polri
- Kementerian Keuangan RI
Langkah ini mereka ambil agar penanganan dugaan korupsi dana desa Ngurit mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Desakan Intervensi dan Audit Menyeluruh
Selanjutnya, warga mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan. Mereka berharap proses hukum berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.
Secara rinci, warga meminta:
- Presiden melakukan evaluasi menyeluruh
- Kejaksaan Agung melakukan supervisi
- KPK melakukan audit investigasi
- Mabes Polri mengawal proses hukum
- Kementerian Keuangan melakukan audit Dana Desa
Warga Komitmen Kawal Kasus
Pada akhirnya, warga Desa Ngurit menegaskan komitmen mereka. Mereka akan terus mengawal dugaan korupsi dana desa Ngurit hingga tuntas.
Mereka berharap aparat penegak hukum bertindak profesional. Selain itu, warga ingin pengelolaan Dana Desa berjalan jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Harmito, Mamut & Umpul
Saat ini belum ada komentar