Hasil survei asi: 3 persoalan paling pokok yang dihadapi rakyat
- account_circle Jurnalis
- calendar_month Senin, 7 Sep 2026
- visibility 119
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (kabaristana.com) — Harga kebutuhan pokok menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat. Temuan itu muncul dalam survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI).
Survei tersebut juga mencatat dua persoalan ekonomi lainnya. Masyarakat menyoroti sulitnya mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Utama
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengatakan 35,7 persen responden menilai harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama.
“Saat kita melihat persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat, yang pertama adalah harga kebutuhan pokok mahal dengan angka 35,7 persen. Kemudian susah mencari lapangan kerja sebesar 20,4 persen, dan kemiskinan sebesar 20,1 persen,” ujar Ali.
Ali menyampaikan hal tersebut saat merilis hasil survei nasional bertema “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Kegiatan itu berlangsung di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Angka harga kebutuhan pokok mencapai 35,7 persen. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan persoalan lapangan kerja dan kemiskinan.
Sebanyak 20,4 persen responden menilai sulit mencari pekerjaan sebagai persoalan utama. Kemudian, 20,1 persen responden memilih kemiskinan.
Sementara itu, 3,2 persen responden tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Persoalan Ekonomi Masih Dominan
Menurut Ali, hasil survei menunjukkan kuatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Hal yang sama berlaku pada persoalan pekerjaan dan kemiskinan. Ketiga isu tersebut memiliki hubungan erat dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita melihat tiga persoalan ini, semuanya berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Artinya, isu daya beli, pekerjaan, dan kesejahteraan masih menjadi perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat,” katanya.
Ali juga menilai pemerintah perlu memperhatikan hasil survei tersebut. Pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan.
Pemerintah Perlu Perkuat Kebijakan Ekonomi
Sebagai pengamat politik, Ali mengatakan kondisi ekonomi dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang memberikan dampak nyata. Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pada persoalan yang masyarakat rasakan secara langsung.
“Ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah. Ketika masyarakat masih menempatkan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan sebagai persoalan utama, maka kebijakan pemerintah perlu semakin diarahkan pada persoalan-persoalan yang konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Ali juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan ekonomi memberikan manfaat pada tingkat rumah tangga. Indikator ekonomi makro saja, menurutnya, belum cukup untuk menggambarkan kondisi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi sesuatu yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalau harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, kesempatan kerja semakin terbuka, dan angka kemiskinan bisa ditekan, tentu itu akan memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat,” katanya.
Metode Survei ASI
Arus Survei Indonesia menggelar survei tersebut pada 23–29 Juli 2026. Penelitian mencakup 38 provinsi di Indonesia.
Tim survei melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Peneliti menggunakan metode Multistage Random Sampling.
Survei tersebut memiliki margin of error (MoE) ±2,9 persen. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.
- Penulis: Jurnalis
- Sumber: Tim redaksi
Saat ini belum ada komentar