Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » politik » PERGAM DESAK KAPOLRI BONGKAR DALANG DI BALIK DUGAAN MAKAR TERHADAP PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

PERGAM DESAK KAPOLRI BONGKAR DALANG DI BALIK DUGAAN MAKAR TERHADAP PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
  • visibility 155
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Ketua Umum Persatuan Gerakan Aktivis Muda Indonesia (PERGAM), Asvin, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengusut tuntas dan membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh politik.

Asvin menilai perkara ini bukan persoalan biasa. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Iya juga menegaskan, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden dilakukan secara sengaja, tanpa dasar hukum, dan untuk kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan bahwa tindakan tersebut dapat mengarah pada kategori perbuatan makar.

“Ini persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimana mungkin seorang Presiden Republik Indonesia yang merupakan kepala negara justru diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal? Kami mendesak Kapolri membongkar siapa aktor intelektual, siapa yang memberikan perintah, siapa yang memfasilitasi, dan untuk kepentingan siapa seluruh tindakan tersebut dilakukan,” tegas Asvin.

Asvin juga menyoroti keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Menurutnya, perkara ini menjadi pukulan serius bagi institusi Polri. Jabatan Kapolri merupakan amanah besar yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, bukan justru menjadi sorotan dalam dugaan penyalahgunaan fasilitas kewenangan kepolisian.

“Listyo Sigit Prabowo harus mempertanggungjawabkan seluruh dugaan yang disangkakan kepadanya melalui proses hukum yang transparan. Jangan sampai di akhir masa jabatannya sebagai Kapolri, institusi kepolisian justru tercoreng akibat dugaan penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden maupun sejumlah tokoh politik,” lanjutnya.

Selain itu, Asvin meminta penyidik mendalami informasi mengenai dugaan pemindahan atau penguasaan perangkat maupun fasilitas penyadapan milik kepolisian ke sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan sejumlah pihak dalam perkara tersebut setelah pergantian Kapolri.

Menurutnya, informasi tersebut harus segera diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, penelusuran barang bukti, audit inventaris, serta pemeriksaan rekam jejak penggunaan perangkat penyadapan.

“Kalau benar terdapat fasilitas atau perangkat penyadapan milik kepolisian yang dipindahkan dan dikuasai di luar mekanisme kedinasan, ini harus dibongkar. Siapa yang memerintahkan pemindahan, siapa yang membawa, siapa pemilik rumah tersebut, dan untuk kepentingan apa perangkat itu ditempatkan di sana? Jangan sampai ada upaya menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan fakta,” tegasnya.

Asvin menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut harus diuji melalui penyidikan dan tidak boleh berhenti sebatas isu maupun dugaan di ruang publik.

Lebih lanjut, Asvin meminta Kapolri Suyudi Ario Seto menunjukkan komitmen nyata dalam membersihkan institusi Polri dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh tebang pilih, sekalipun pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan strategis di tubuh kepolisian.

“Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menjabat sebagai Kapolri. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kapolri harus berani membuka seluruh fakta, mengungkap jaringan yang terlibat, dan memastikan tidak ada pihak yang dilindungi,” ujar Asvin.

“Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kekuasaan, dan institusi Polri harus dikembalikan sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung tinggi konstitusi serta melindungi kepentingan rakyat dan negara,” tutup Asvin.

  • Penulis: Redaksi 1

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Personel Damkar membersihkan lumpur akibat banjir Kendari di rumah warga terdampak di Sulawesi Tenggara.

    Banjir Kendari Rendam Lima Kecamatan, Warga Minta Evakuasi

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Hujan deras yang mengguyur Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejak Sabtu (16/5/2026) memicu banjir di sejumlah wilayah permukiman. Genangan air masuk ke rumah warga dan menghambat aktivitas masyarakat di beberapa kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari terus melakukan pendataan sambil membantu penanganan di lokasi terdampak. Petugas juga memantau perkembangan debit air […]

  • Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan pernyataan terkait diplomasi internasional

    Golkar Dorong RI Galang Dukungan Dunia untuk Hentikan Perang AS–Israel dan Iran

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 271
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Partai Golkar meminta Pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam upaya internasional menghentikan perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Menurut Golkar, diplomasi harus kembali menjadi jalan utama penyelesaian konflik. Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan Indonesia memiliki posisi strategis untuk menggalang kekuatan dunia. Ia menilai, konflik bersenjata hanya memperbesar […]

  • KPK periksa direksi Adaro di Gedung Merah Putih Jakarta

    KPK Dalami Kasus Restitusi Pajak Banjarmasin, Direksi Perusahaan Tambang Dipanggil

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 308
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini, penyidik memeriksa sejumlah saksi dari kalangan korporasi dan pihak swasta. KPK memanggil EER, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Adaro Wamco Prima dan PT Drupadi Tirta Intan. Penyidik memeriksa EER di […]

  • Perang Timur Tengah mengguncang Uni Emirat Arab dan Dubai 2026

    Pedih! Surga di Jantung Arab Terseret Neraka Perang Timur Tengah

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini mengguncang ekonomi Uni Emirat Arab (UEA). Negara yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan pariwisata paling stabil di kawasan Teluk mulai merasakan dampak langsung perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. The Associated Press melaporkan, Rabu (20/5/2026), UEA menjadi salah satu negara Teluk yang menerima […]

  • hilirisasi SDA nasional dibahas Bahlil Lahadalia usai rapat di Hambalang Bogor

    Prabowo Dorong Hilirisasi dan Optimasi SDA demi Kemandirian Ekonomi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Pemerintah mempercepat hilirisasi SDA nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus mengelola sumber daya alam secara optimal agar menghasilkan nilai tambah maksimal. Oleh karena itu, pemerintah tidak lagi berfokus pada ekspor bahan mentah, melainkan pada pengembangan industri dalam negeri. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga […]

  • Kasus pemerasan THR Cilacap terungkap dalam OTT KPK

    KPK Ungkap Dugaan Pemerasan THR oleh Bupati Cilacap, Praktik Disebut Sudah Terjadi Sejak Lebaran 2025

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 384
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan terkait pengumpulan tunjangan hari raya (THR) yang melibatkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Praktik tersebut diduga sudah berlangsung sejak Lebaran 2025. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa temuan tersebut muncul setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 13 Maret […]

expand_less