Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Koalisi Sultra Kembali Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolsek Lalonggasumeeto Diperiksa

Koalisi Sultra Kembali Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolsek Lalonggasumeeto Diperiksa

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 66
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Lalonggasumeeto.

Koordinator Lapangan (Korlap), Abdi Aditya, mengatakan aksi Jilid II merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas laporan dan tuntutan di ruang publik.

“Kami meminta Kapolri segera mengambil langkah dengan memerintahkan pemeriksaan serta evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto berinisial IPDA A,” tegas Abdi.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian, pembiaran, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selain meminta perhatian Kapolri, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara juga mendesak Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Massa turut meminta aparat mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama apabila ditemukan bukti yang cukup.

Pada kesempatan yang sama, Korlap II, Akbar Rasyid, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto beserta jajaran personelnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian.

“Jika benar terjadi pelanggaran hukum, harus ada tindakan tegas. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Akbar.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan aparat kepolisian.

Dalam aksi Jilid II tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama:

  1. Mendesak Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, atas dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran BBM ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika.
  2. Mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan praktik penimbunan serta distribusi BBM ilegal, sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama.
  3. Mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek berinisial IPDA A beserta jajaran personel Polsek Lalonggasumeeto guna mengungkap dugaan kelalaian, pembiaran, atau keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas ilegal tersebut.
  4. Mendesak Kapolri melalui Bareskrim dan Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran serta membuka hasil penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk memastikan Polri menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

Massa menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta Mabes Polri menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum,” tutup Akbar.

Melalui aksi desakan Jilid II tersebut, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan serta memastikan adanya tindak lanjut konkret dari Mabes Polri.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kapal tanker Pertamina Hormuz di jalur pelayaran minyak dunia

    Pertamina Ungkap Kondisi Terbaru Kapal Tanker di Teluk Timur Tengah, Dua Kapal Sudah Lanjut Operasi

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 292
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkap kondisi terbaru kapal tanker milik perusahaan di kawasan teluk Timur Tengah. Dari empat kapal yang berada di wilayah tersebut, dua kapal sudah kembali melanjutkan operasinya. Simon menjelaskan, dua kapal itu adalah Paragon dan Rinjani. Kedua kapal mengangkut kargo untuk pasar internasional. Muatan tersebut […]

  • Vonis Pembunuhan Indramayu ditunda saat majelis hakim memimpin persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu.

    Vonis Pembunuhan Lima Anggota Keluarga di Indramayu Ditunda, Majelis Hakim Rampungkan Musyawarah

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Vonis Pembunuhan Indramayu menjadi perhatian publik setelah Pengadilan Negeri Indramayu menunda pembacaan putusan terhadap Ririn Rifanto, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan lima anggota satu keluarga. Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 8 Juli 2026 karena masih menyelesaikan musyawarah. Ketua Majelis Hakim, Wimmy D. Simarmata, memimpin persidangan pada Jumat. Ia menjelaskan […]

  • OTT pegawai pajak KPK di Kantor DJP Jakarta Utara

    KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dan Valuta Asing dari OTT Pegawai Pajak

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 548
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan sejumlah mata uang asing (valas) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. Operasi ini berkaitan dengan dugaan suap untuk mengurangi nilai pajak wajib pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan penyidik masih mendalami […]

  • Dugaan Laporan Mandek Puriala Disorot Keluarga di Konawe

    Laporan Dugaan Penganiayaan Diduga Mandek, Keluarga Korban Pertanyakan Kinerja Kapolsek Puriala

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 384
    • 0Komentar

    KONAWE, (kabaristana.com) – Keluarga korban dugaan penganiayaan di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, mempertanyakan penanganan kasus oleh Polsek Puriala. Mereka menilai polisi belum menunjukkan perkembangan yang jelas sejak menerima laporan pada April 2026. Korban bernama Sire melaporkan dugaan penganiayaan tersebut melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/02/IV/YAN.2.5/2026/SPKT-C/Sultra/Res Knw/Sek Puriala. Peristiwa itu terjadi pada 4 April […]

  • Pelantikan PW HIMMAH Sumut periode 2026–2029 di Hotel Le Polonia Medan bersama Abdul Razak Nasution dan pengurus baru HIMMAH Sumatera Utara.

    Ketum ARN Lantik Kepengurusan PW HIMMAH Sumut Periode 2026–2029

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 308
    • 0Komentar

    MEDAN, (Kabaristana.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, melantik pengurus Pimpinan Wilayah (PW) HIMMAH Sumatera Utara masa bakti 2026-2029 di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (19/5/2026). Sejumlah tokoh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan turut menghadiri acara tersebut. Suasana pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Tekankan Kolaborasi dan […]

  • KPK periksa lima saksi dalam kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara

    KPK periksa lima saksi soal PNBP produksi tambang di Kutai Kartanegara

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi pada Selasa (2/6/2026) untuk mendalami dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menelusuri penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Fokus pemeriksaan meliputi iuran tetap dan iuran produksi atau royalti batu bara. […]

expand_less