Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Deforestasi Nikel Sulawesi Tenggara dan Elite Tambang

Deforestasi Nikel Sulawesi Tenggara dan Elite Tambang

  • account_circle Porondosi
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 188
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com– Ekspansi industri nikel terus mempercepat deforestasi di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sejumlah elite bisnis tambang yang kerap disebut publik sebagai raja dan ratu nikel mengendalikan laju produksi dan menikmati keuntungan besar dari penguasaan ruang hutan. (27/01/2026).

Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan tambang membuka hutan secara masif. Mereka membangun jalan hauling, area tambang terbuka, dan kawasan industri nikel. Aktivitas ini menyebar dari daratan utama hingga pulau-pulau kecil yang memiliki daya dukung terbatas.

Organisasi lingkungan mencatat hubungan langsung antara tambang nikel dan deforestasi. Berdasarkan berita dari Wahana lingkungan hidup (WALHI), menilai ekspansi tambang memperparah banjir, merusak sungai, dan mencemari pesisir. Kerusakan itu mengancam kehidupan petani dan nelayan di sekitar wilayah tambang.

Lebih jauh lagi, Temuan Auriga Nusantara menunjukkan pembukaan hutan sering mengikuti penerbitan izin usaha pertambangan. Perusahaan membuka lahan lebih cepat dibanding pemulihan lingkungan yang diwajibkan.

Keuntungan industri nikel terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal. Sebaliknya, masyarakat lokal menanggung dampak langsung. Warga kehilangan kebun, ruang hidup, dan sumber air bersih. Konflik lahan pun meningkat di sejumlah kabupaten penghasil nikel.

Penerapan penegakan hukum lingkungan belum secara tegas. Aparat lamban menindak pelanggaran di kawasan hutan dan wilayah pesisir. Sejumlah aktivitas tambang masih tetap saja berjalan meski memicu protes warga.

 Masyarakat di daerah setempat mendesak negara harus bertindak. Hal tersebut, mengharuskan pemerintah pusat  melakukan penindakan tegas, serta mereka meminta pemerintah pusat dan instansi terkait untuk segera mengaudit izin tambang, menghentikan operasi di pulau kecil, dan membuka data kepemilikan perusahaan. Mereka juga menuntut pemulihan lingkungan dan perlindungan hak warga terdampak.

“Transisi energi tidak boleh merusak hutan dan mengorbankan masyarakat,” tegas pernyataan masyarakat setempat.

Tanpa tindakan tegas, industri nikel akan terus menggerus hutan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, raja dan ratu nikel tetap melaju dengan keuntungan besar di tengah krisis ekologis.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • JMPA desak Kejati Sultra memeriksa HFA terkait dugaan ore nikel ilegal

    Terungkap di Persidangan! JMPA Minta Kejati Sultra Segera Panggil HFA Terkait Dugaan Ore Nikel Ilegal

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Kendari, (kabaristana.com) – JMPA desak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa HFA terkait dugaan peredaran ore nikel ilegal dari wilayah eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pandu Citra Mulia (PCM) di Kabupaten Kolaka Utara. Jaringan Mahasiswa Pemuda Anoa (JMPA) menyampaikan tuntutan tersebut pada Rabu, 24 Juni 2026 setelah jaksa menyebut nama HFA dalam fakta persidangan […]

  • Purbaya Yudhi Sadewa jelaskan efisiensi anggaran makan bergizi gratis dalam program MBG

    Purbaya: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Bisa Diefisienkan Tanpa Kurangi Manfaat

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong efisiensi anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah ingin memperbaiki pola belanja program tersebut agar lebih efektif tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Purbaya menilai program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, terutama untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, pemerintah fokus memperbaiki mekanisme belanja agar […]

  • alasan Prabowo tidak hadir Harlah NU ke-100 di Istora Senayan

    Gus Yahya Ungkap Alasan Presiden Prabowo dan Rais Aam Tak Hadir di Harlah ke-100 NU

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | Prabowo absen Harlah NU ke-100 yang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memaparkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri agenda tersebut. Gus Yahya menyatakan Presiden Prabowo menjalankan agenda kenegaraan lain yang bersifat mendesak. Agenda itu berkaitan langsung dengan kehadiran tamu negara […]

  • Dugaan KKN proyek RSUD Konsel

    Kejati Sultra Diminta Usut Kasus KKN Pada Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap di RSUD Konsel, Kontraktor Diduga Kerabat Dekat Bupati.

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Konsel, (kabaristana.com) – Praktik kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kab. Konawe Selatan kembali mencuat. Kali ini, publik tengah mengarahkan pandangan ke proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap KRIS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Konawe Selatan. Pasalnya, proyek dengan anggaran Rp. 5 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 tersebut dinilai […]

  • pencarian nelayan hilang Makassar oleh Tim SAR gabungan

    Pencarian Nelayan Hilang Makassar Diperluas hingga 12 Mil Laut

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Makassar, kabaristana.com  | Pencarian nelayan hilang Makassar memasuki hari ketiga dengan perluasan area penyisiran hingga 12 nautical mile dari titik awal kejadian. Tim SAR gabungan menyisir Perairan New Port, kawasan Pelindo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan, menyatakan tim memperluas sektor pencarian untuk […]

  • Suhartono terdakwa kasus RPTKA Kemenaker mendengarkan keterangan saksi di sidang Tipikor Jakarta

    8 ASN Kemenaker Segera Dituntut, Kasus Dugaan Pemerasan RPTKA Capai Rp135 Miliar

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 135
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Kasus RPTKA Kemenaker memasuki tahap penting setelah jaksa menjadwalkan pembacaan tuntutan terhadap delapan ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pukul 10.00 WIB. Majelis hakim akan mendengar tuntutan jaksa sebelum menentukan putusan akhir. Tahap ini menjadi momen penting dalam proses hukum yang tengah berjalan. Terdakwa dalam […]

expand_less