Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Deforestasi Nikel Sulawesi Tenggara dan Elite Tambang

Deforestasi Nikel Sulawesi Tenggara dan Elite Tambang

  • account_circle Porondosi
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 186
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com– Ekspansi industri nikel terus mempercepat deforestasi di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sejumlah elite bisnis tambang yang kerap disebut publik sebagai raja dan ratu nikel mengendalikan laju produksi dan menikmati keuntungan besar dari penguasaan ruang hutan. (27/01/2026).

Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan tambang membuka hutan secara masif. Mereka membangun jalan hauling, area tambang terbuka, dan kawasan industri nikel. Aktivitas ini menyebar dari daratan utama hingga pulau-pulau kecil yang memiliki daya dukung terbatas.

Organisasi lingkungan mencatat hubungan langsung antara tambang nikel dan deforestasi. Berdasarkan berita dari Wahana lingkungan hidup (WALHI), menilai ekspansi tambang memperparah banjir, merusak sungai, dan mencemari pesisir. Kerusakan itu mengancam kehidupan petani dan nelayan di sekitar wilayah tambang.

Lebih jauh lagi, Temuan Auriga Nusantara menunjukkan pembukaan hutan sering mengikuti penerbitan izin usaha pertambangan. Perusahaan membuka lahan lebih cepat dibanding pemulihan lingkungan yang diwajibkan.

Keuntungan industri nikel terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal. Sebaliknya, masyarakat lokal menanggung dampak langsung. Warga kehilangan kebun, ruang hidup, dan sumber air bersih. Konflik lahan pun meningkat di sejumlah kabupaten penghasil nikel.

Penerapan penegakan hukum lingkungan belum secara tegas. Aparat lamban menindak pelanggaran di kawasan hutan dan wilayah pesisir. Sejumlah aktivitas tambang masih tetap saja berjalan meski memicu protes warga.

 Masyarakat di daerah setempat mendesak negara harus bertindak. Hal tersebut, mengharuskan pemerintah pusat  melakukan penindakan tegas, serta mereka meminta pemerintah pusat dan instansi terkait untuk segera mengaudit izin tambang, menghentikan operasi di pulau kecil, dan membuka data kepemilikan perusahaan. Mereka juga menuntut pemulihan lingkungan dan perlindungan hak warga terdampak.

“Transisi energi tidak boleh merusak hutan dan mengorbankan masyarakat,” tegas pernyataan masyarakat setempat.

Tanpa tindakan tegas, industri nikel akan terus menggerus hutan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, raja dan ratu nikel tetap melaju dengan keuntungan besar di tengah krisis ekologis.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Israel kerahkan pasukan Al-Aqsa dengan pengamanan ketat Ramadan

    Israel Kirim Pasukan ke Kompleks Al-Aqsa Jelang Ramadan, Ada Apa?

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Israel meningkatkan kehadiran aparat keamanan di sekitar Masjid Al-Aqsa menjelang Ramadan. Kebijakan ini memicu kekhawatiran pembatasan ibadah dan berpotensi memperbesar ketegangan di Yerusalem Timur. Ramadan selalu membawa lonjakan jamaah Muslim ke Al-Aqsa. Setiap perubahan pengaturan keamanan di kawasan ini berdampak langsung pada hak beribadah. Situasi menjadi sensitif karena Al-Aqsa berada di Yerusalem […]

  • Pandji Pragiwaksono tampil dalam pertunjukan stand-up yang memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara di Indonesia

    Ketika Kebebasan Berbicara Dirampas, Kebodohan dan Kebisuan Memimpin

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 372
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Kebebasan berbicara merupakan fondasi utama masyarakat demokratis. Hak ini tidak menjamin setiap ucapan selalu benar, bijak, atau menyenangkan. Namun kebebasan itulah yang menyediakan ruang bagi publik untuk menguji gagasan secara terbuka. Di ruang tersebut, manusia belajar dari kesalahan, saling membantah dengan argumen, dan memperbaiki cara berpikir. Ketika kekuasaan atau tekanan publik merampas […]

  • Adrian Moita menyoroti pengelolaan SDA Sulawesi Tenggara

    Mencegah Repetisi Pola Krisis Tata Kelola SDA di Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 312
    • 0Komentar

    (KabarIstana.com), JAKARTA — Adrian Moita menyampaikan pernyataan sikap tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan pandangan ini berdasarkan analisis data dan pengalaman pengelolaan SDA di berbagai daerah penghasil di Indonesia. Adrian menilai kekayaan SDA tidak selalu menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Banyak kajian kebijakan publik dan ekonomi politik menunjukkan kondisi tersebut. […]

  • Blokade Laut Iran: AS Klaim Lumpuhkan Perdagangan 36 Jam

    Blokade Laut AS ke Iran Berlaku Cepat, CENTCOM Klaim Perdagangan Maritim Lumpuh dalam 36 Jam

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Blokade laut Iran menjadi perhatian dunia setelah CENTCOM mengklaim berhasil menghentikan sebagian besar aktivitas perdagangan maritim Iran dalam waktu kurang dari 36 jam. Operasi ini langsung memengaruhi lalu lintas kapal di kawasan strategis Timur Tengah. Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menegaskan pasukan Amerika Serikat bergerak cepat sejak awal operasi. Mereka mengawasi kapal yang […]

  • Pontjo Sutowo Ungkap Kronologi Sengketa Lahan Hotel Sultan, Bermula dari Perpanjangan HGB 2003

    Pontjo Sutowo Ungkap Kronologi Sengketa Lahan Hotel Sultan, Bermula dari Perpanjangan HGB 2003

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Direktur PT Indobuildco, Pontjo Sutowo, menjelaskan bahwa persoalan lahan Hotel Sultan mulai muncul saat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) pada 2003. Pada masa itu, manajemen menemukan perbedaan pandangan mengenai status lahan dan dasar hukum perpanjangan hak. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan perpanjangan HGB hingga 2023. Karena keputusan tersebut terbit secara […]

  • Bripda MS minta maaf saat sidang kode etik Polri di Polda Maluku

    Anggota Brimob Minta Maaf di Sidang Etik, Polda Maluku Tegaskan Proses Hukum Tetap Jalan

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 167
    • 0Komentar

    AMBON, (Kabaristana.com) | Bripda MS minta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Polda Maluku, Selasa. Permintaan maaf tersebut muncul menyusul kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kota Tual yang meninggal dunia. Sejak awal sidang, Bripda MS secara terbuka mengakui kelalaiannya. Oleh karena itu, ia […]

expand_less