Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Deforestasi Nikel Sulawesi Tenggara dan Elite Tambang

Deforestasi Nikel Sulawesi Tenggara dan Elite Tambang

  • account_circle Porondosi
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 244
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com– Ekspansi industri nikel terus mempercepat deforestasi di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sejumlah elite bisnis tambang yang kerap disebut publik sebagai raja dan ratu nikel mengendalikan laju produksi dan menikmati keuntungan besar dari penguasaan ruang hutan. (27/01/2026).

Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan tambang membuka hutan secara masif. Mereka membangun jalan hauling, area tambang terbuka, dan kawasan industri nikel. Aktivitas ini menyebar dari daratan utama hingga pulau-pulau kecil yang memiliki daya dukung terbatas.

Organisasi lingkungan mencatat hubungan langsung antara tambang nikel dan deforestasi. Berdasarkan berita dari Wahana lingkungan hidup (WALHI), menilai ekspansi tambang memperparah banjir, merusak sungai, dan mencemari pesisir. Kerusakan itu mengancam kehidupan petani dan nelayan di sekitar wilayah tambang.

Lebih jauh lagi, Temuan Auriga Nusantara menunjukkan pembukaan hutan sering mengikuti penerbitan izin usaha pertambangan. Perusahaan membuka lahan lebih cepat dibanding pemulihan lingkungan yang diwajibkan.

Keuntungan industri nikel terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal. Sebaliknya, masyarakat lokal menanggung dampak langsung. Warga kehilangan kebun, ruang hidup, dan sumber air bersih. Konflik lahan pun meningkat di sejumlah kabupaten penghasil nikel.

Penerapan penegakan hukum lingkungan belum secara tegas. Aparat lamban menindak pelanggaran di kawasan hutan dan wilayah pesisir. Sejumlah aktivitas tambang masih tetap saja berjalan meski memicu protes warga.

 Masyarakat di daerah setempat mendesak negara harus bertindak. Hal tersebut, mengharuskan pemerintah pusat  melakukan penindakan tegas, serta mereka meminta pemerintah pusat dan instansi terkait untuk segera mengaudit izin tambang, menghentikan operasi di pulau kecil, dan membuka data kepemilikan perusahaan. Mereka juga menuntut pemulihan lingkungan dan perlindungan hak warga terdampak.

“Transisi energi tidak boleh merusak hutan dan mengorbankan masyarakat,” tegas pernyataan masyarakat setempat.

Tanpa tindakan tegas, industri nikel akan terus menggerus hutan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, raja dan ratu nikel tetap melaju dengan keuntungan besar di tengah krisis ekologis.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Modernisasi pertanian Belarus dengan teknologi traktor modern

    RI Lirik Teknologi Traktor Belarus untuk Perkuat Modernisasi Pertanian Nasional

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 131
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah Indonesia memperkuat penjajakan kerja sama dengan Belarus di sektor alat berat, kendaraan komersial, dan mekanisasi pertanian modern. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi tiga industri besar Belarus, yaitu MTZ (Minsk Tractor Works), MAZ (Minsk Automobile Plant), dan BelAZ Holding Management Company. Kunjungan itu menjadi bagian dari Sidang Komisi Bersama (SKB) […]

  • Jalan Provinsi Pongkowulu di Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara yang rusak dan belum diperbaiki selama 36 tahun

    Alfan Koriama Kritik Jalan Provinsi, di Desa Pongkowulu yang Tak Kunjung Diperbaiki Selama 36 Tahun

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Buton utara, (kabaristana.com) – Warga Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, memblokir jalan provinsi sejak 4 Juni 2026. Mereka melakukan aksi tersebut sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan infrastruktur jalan yang rusak selama kurang lebih 36 tahun. Warga Desak Perbaikan Jalan Aksi pemblokiran itu menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki akses […]

  • petugas menertibkan parkir liar Blok M di area Blok M Square Jakarta

    Jaksel Tegas Berantas Parkir Liar di Blok M, Warga Diminta Stop Beri Tip ke Jukir Ilegal

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 175
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Pemerintah Kota Jakarta Selatan meminta warga tidak memberi tip kepada juru parkir liar untuk menghentikan praktik pungutan liar di kawasan Blok M. Unit Pengelola (UP) Perparkiran Jakarta Selatan mengajak masyarakat berperan aktif memberantas parkir liar. Petugas menilai kebiasaan memberi uang kepada jukir ilegal justru memperkuat praktik tersebut. Warga juga bisa melapor jika […]

  • Petugas money changer memegang dolar AS dan rupiah di Jakarta sebagai ilustrasi pengurangan ketergantungan dolar

    Perluasan Transaksi Antarnegara Tanpa Dolar

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 204
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com)//Indonesia mulai mengurangi ketergantungan dolar AS melalui berbagai langkah strategis di sektor keuangan. Untuk itu, pemerintah bersama otoritas moneter mendorong diversifikasi transaksi sekaligus memperluas kerja sama internasional. Langkah ini tidak berarti Indonesia meninggalkan dolar sepenuhnya. Sebaliknya, pemerintah berupaya menyeimbangkan penggunaan mata uang agar ekonomi nasional tetap stabil saat tekanan global meningkat. Pemanfaatan Swap Mata […]

  • program pembangunan rumah rakyat Papua

    Papua Siapkan 14 Ribu Rumah Rakyat Mulai 2026, Kawasan Pesisir Jadi Proyek Awal

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 433
    • 0Komentar

    JAKARTA,(kabaristana.com) – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pembangunan 14 ribu rumah rakyat mulai 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pemerintah akan menjalankan program ini secara bertahap di seluruh wilayah Papua, dengan kawasan pesisir perkotaan sebagai lokasi percontohan tahap awal. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan, pemerintah merancang program tersebut untuk menjawab kebutuhan hunian layak sekaligus […]

  • Duga Ada Mafia Migas Bermain, GPA Sumut Desak Menteri ESDM Bersihkan ‘Sirkus’ Manajemen Pertamina Sumbagut 

    Duga Ada Mafia Migas Bermain, GPA Sumut Desak Menteri ESDM Bersihkan ‘Sirkus’ Manajemen Pertamina Sumbagut 

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Medan, (kabaristana.com) – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumatera Utara (PW GPA Sumut) meminta pemerintah mengevaluasi manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Desakan itu muncul setelah antrean panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Ketua PW GPA Sumut, Nurul Yaqien Sitorus, S.H., menyampaikan permintaan tersebut usai Gubernur Sumatera […]

expand_less