Suara Masyarakat Minta Pilkada Tetap Dipilih Langsung, Elite Jangan Tunggu Didemo
- account_circle Rahman
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- visibility 527
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: ilustrasi kotak jomblos suara
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (kabaristana.com) | Publik secara tegas menolak wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Masyarakat menolak rencana mengalihkan Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD. Sejumlah lembaga survei nasional mencatat sikap publik yang konsisten mempertahankan Pilkada langsung.
Survei yang dirilis Litbang Kompas, LSI Denny JA, dan Populi Center menunjukkan hasil seragam. Mayoritas responden memilih Pilkada langsung sebagai mekanisme terbaik.
Dukungan Publik Tetap Dominan
Litbang Kompas menggelar survei pada 8–11 Desember 2025 melalui wawancara telepon. Peneliti melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi. Mereka memilih responden secara acak.
Hasil survei menunjukkan 77,3 persen responden mendukung Pilkada langsung. Hanya 5,6 persen responden mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Selebihnya tidak memberikan jawaban.
Populi Center juga mencatat dukungan yang lebih tinggi. Lembaga ini mengumpulkan data pada 30 November 2025. Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menyatakan 89,6 persen responden mendukung Pilkada langsung.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan keinginan publik yang kuat. Masyarakat ingin tetap memegang hak memilih pemimpin daerah secara langsung.
LSI Denny JA Catat Penolakan Konsisten
LSI Denny JA menemukan hasil serupa dalam survei Oktober 2025. Sebanyak 66,1 persen responden menolak Pilkada yang dipilih DPRD.
Temuan ini menegaskan konsistensi sikap publik dalam menjaga Pilkada langsung sebagai bagian dari demokrasi lokal.
Pengalaman publik menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih memiliki keterbatasan. Namun, mekanisme ini memberi ruang kontrol dan akuntabilitas yang lebih kuat dibandingkan pemilihan oleh DPRD.
Melalui Pilkada langsung, rakyat dapat menilai kinerja kepala daerah secara terbuka. Publik juga dapat memberikan sanksi politik melalui pemilu berikutnya.
Perludem Dorong Perbaikan, Bukan Penghapusan
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, meminta elite politik menghentikan wacana pengembalian Pilkada ke DPRD. Ia menilai elite harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Elite politik sebaiknya tidak terus menggulirkan wacana ini seolah sedang menguji reaksi publik,” kata Titi kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Titi mendorong DPR dan Pemerintah memusatkan perhatian pada perbaikan Pilkada langsung. Ia menekankan pentingnya menekan biaya politik, memperkuat penegakan hukum pemilu, dan membenahi tata kelola penyelenggaraan pemilu.
“Pemerintah tidak boleh mencabut hak pilih rakyat dengan alasan efisiensi atau stabilitas,” ujarnya.
Tren Penolakan Terus Menguat
Peneliti Perludem, Haykal, menilai hasil survei tersebut mencerminkan kehendak publik secara luas. Ia melihat penolakan terhadap Pilkada oleh DPRD terus menguat.
Perbandingan survei LSI Denny JA pada Oktober 2025 dan Litbang Kompas pada Desember 2025 menunjukkan peningkatan penolakan publik. Temuan ini menjadi sinyal penting bagi pembuat kebijakan.
Pembahasan sistem Pilkada ke depan perlu menjadikan aspirasi rakyat sebagai dasar utama. Dengan langkah itu, demokrasi lokal dapat terus berjalan sesuai kehendak masyarakat.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Endana
- Sumber: https://kabaristana.com
Saat ini belum ada komentar